ReferensiA.id- DPRD Palu melalui Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) menyampaikan hasil pembahasan dan rekomendasi terhadap LKPJ Wali Kota Palu Tahun Anggaran 2024 dalam rapat paripurna yang digelar di ruang sidang utama DPRD Kota Palu, Rabu 28 Mei 2025.
Dalam rapat tersebut, Ketua Pansus, Ratna Mayasari Agan, dalam penyampaiannya menyebut Pansus menyoroti sejumlah permasalahan dalam LKPJ Wali Kota, antara lain rendahnya capaian pendapatan asli daerah (PAD) yang hanya mencapai 75 persen dari target.
DPRD pun mendorong agar Pemerintah Kota Palu menggali potensi PAD baru, meningkatkan sarana pendukung OPD penghasil retribusi, serta memperkuat monitoring terhadap pedagang kaki lima guna meningkatkan ketertiban pajak dan retribusi.
Rekomendasi lainnya mencakup penambahan anggaran pada dinas strategis seperti Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja, serta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, yang dinilai memiliki potensi besar dalam peningkatan PAD.
Pansus juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas, khususnya dalam pengelolaan perusahaan daerah.
“Beberapa BUMD seperti PT CNE dan Perumda belum juga menyampaikan laporan keuangan, padahal mereka menerima penyertaan modal dari Pemkot. Ini harus menjadi perhatian serius,” tegas Ratna.
Selain itu, Pansus mendesak Pemkot Palu untuk menuntaskan sejumlah pekerjaan yang tertunda, termasuk pelunasan hutang kepada pihak ketiga dan optimalisasi pengelolaan Mall Tatura yang saat ini terbengkalai.
Dalam sektor transportasi, Pansus merekomendasikan evaluasi terhadap kontrak kerja sama pengadaan Bus Rapid Transit (BRT) yang dianggap memberatkan APBD, serta perlunya pengadaan angkutan pengumpan (feeder) untuk menjangkau pemukiman di luar jalan utama.
“Terkait investasi dan kawasan strategis, Pansus mendorong Pemkot Palu untuk mempercepat negosiasi pengambilalihan PDAM Donggala, memperkuat peran Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu, dan meningkatkan fasilitasi lahan serta kemudahan perizinan guna menarik investor,” tandas Ratna.
