Sambut Hari Lingkungan Hidup Sedunia, KPHD Gagas Akademi Parlemen Hijau Daerah

Hari Lingkungan Hidup Sedunia
Mutmainah Korona (tengah depan). / Ist

ReferensiA.id- Menyambut Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati setiap tanggal 5 Juni, anggota Kaukus Parlemen Hijau Daerah (KPHD) dari berbagai wilayah di Indonesia berkumpul di Jakarta pada 3–4 Juni 2026 untuk mendiskusikan berbagai agenda strategis lingkungan hidup yang semakin penting bagi masa depan daerah.

Pertemuan tersebut menjadi ruang konsolidasi dan penguatan kapasitas bagi anggota DPRD yang tergabung dalam KPHD untuk mendiskusikan dan menggagas kebijakan lingkungan hidup, mulai dari ekonomi karbon untuk daerah, penerapan instrumen fiskal lingkungan (eco tax), pembiayaan transisi melalui pendekatan exit cost, hingga tata kelola sampah yang mampu menciptakan manfaat ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Kegiatan ini diselenggarakan bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil yang selama ini aktif mendorong tata kelola lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan, antara lain Pilar Nusantara (PINUS), The Reform Initiatives (TRI), Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Pattiro, dan Waste4Change.

Dalam forum tersebut, KPHD menegaskan pentingnya memperkuat kapasitas parlemen daerah dalam menjawab tantangan pembangunan berkelanjutan yang semakin kompleks.

Baca Juga:  Melek Digital, Anggota DPRD Palu Ini Reses Dengan Inovasi, Dorong Pemanfaatan Air Hujan dan Adaptasi Iklim

Berbagai isu strategis dibahas bersama mitra dan narasumber untuk memperkaya perspektif anggota DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

Bersama Direktur The Reform Initiatives (TRI), Hadi Prayitno, KPHD mendalami berbagai peluang kebijakan yang dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah sekaligus mendorong perlindungan lingkungan.

Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah perkembangan ekonomi karbon dan peluang pemanfaatannya bagi daerah.

Baca Juga:  PT Vale dan KLHK Bersih-bersih Gunung Bawakaraeng dan Latih Masyarakat Daur Ulang Sampah Plastik

KPHD menilai ekonomi karbon dapat menjadi instrumen penting untuk menciptakan sumber pendapatan baru bagi pemerintah daerah sekaligus memberikan insentif bagi upaya perlindungan hutan, lahan, dan ekosistem yang selama ini menjadi penyangga kehidupan masyarakat.

Dapatkan Update Berita Terbaru di Google News

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *