ReferensiA.id – Ketua DPRD Sulawesi Tengah Nilam Sari Lawira (NSL) sebut masalah huntap bagi korban bencana yang tak kunjung usai merupakan kelalaian pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Hal itu dikemukakan oleh Nilam usai menghadiri rapat koordinasi penyelesaian masalah rehabilitasi dan rekonstruksi pembangunan hunian tetap (huntap) yang dipimpin oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Kamis 6 Januari 2022.
“Tadi siang saya ikut menghadiri penjemputan Wapres dan rapat koordinasi dalam rangka penyelesaian masalah rehabilitasi dan rekonstruksi pembangunan huntap pasca bencana (28 September 2018) yang hingga saat ini belum selesai,” ungkap NSL mengawali keterangan resminya.
“Padahal pelaksanaan rehab-rekon yang mengacu pada dua kebijakan yaitu Inpres no 10/2018 yang sudah habis masa berlakunya pada 31 Desember 2020, oleh karenanya perlu perpanjangan dan Pergub no 10/2019 tentang rencana rehab-rekon, pemerintah telah berjanji akan menyelesaikan bantuan dan huntap bagi warga terdampak bencana dalam waktu kurang dari 2,5 tahun,” katanya.
Nilam melanjutkan, jika mengacu pada Pergub tersebut seharusnya seluruh warga terdampak bencana sudah menerima dan menikmati huntap pada Oktober 2021. Namun sangat disayangkan sampai saat ini, sudah 3 tahun lebih, pembangunan huntap tersebut masih terkendala dengan masalah status lahan yang belum clean & clear.
“Dimana pembangunan huntap yang dilaksanakan oleh PUPR yang dibiayai dari loan (pinjaman) dari World Bank (Bank Dunia) membutuhkan hal tersebut,” jelas perempuan berhijab itu.
Selain masalah itu, jumlah huntap yang dibangun oleh PUPR juga, kata dia, belum seberapa jika merujuk catatan awal kementrian PUPR. Tercatat total huntap yang dibutuhkan oleh warga terdampak adalah sebanyak 11.788 unit. PUPR berencana akan membangun 8.788 unit dan sisanya 3.000 unit akan dibangun pihak lain.
