Ibu Erfaldi, Korban Penembakan oleh Bripka H Minta JPU Beri Sanksi Maksimal

Erfaldi
Kakak dan Ibu dari Erfaldi, korban penembakan oleh oknum polisi di Parigi Moutong, saat mengadu ke SKP-HAM. / Ist

Nurlaela menambahkan, ibu Erfaldi ingin meminta kepada Jaksa Penuntut Umum (KPU) agar memberikan sanksi yang paling maksimal kepada pelaku.

“Beliau juga ingin berbicara kepada majelis hakim, agar memberikan keadilan yang seadil adilnya bagi almarhum anaknya,” ujar Nurlaela.

“Saya berharap sebelum acara baca doa satu tahun anakku (Erfaldi) bulan Februari nanti, sudah ada keadilan untuk dia kasian, makanya nanti saya mo minta sama itu jaksa supaya dia tuntut ini pelaku ini, dengan tuntutan yang paling tinggi, supaya nanti hakim kase keputusan yang adil seadil-adilnya kasian, apa so lama betul kami menunggu keadilan ini, so mo hampir satu tahun,” ungkap Risnawati.

Sebagai tertanggung LPSK, Rosnawati akan mendapatkan pendampingan khusus oleh LPSK hingga ke ruang sidang.

Salah satu dukungan LPSK yang akan diberikan adalah membantu ibu korban untuk membacakan permintaan restitusi kepada majelis hakim.

Terkait itu, Harry Nugraha selalu penanggung jawab kasus ini dari LPSK akan tiba di Kota Palu pada Selasa, 3 Januari 2024 bersama tim.

Selanjutnya, bersama SKPHAM, LPSK akan bertolak ke Parigi untuk bertemu keluarga korban.

“SKP-HAM sendiri telah menyiapkan tim advokasi atas kasus ini yang terdiri dari Tim Media, Tim Pengacara, dan Tim Konseling,” Nurlaela.

Tim SKP-HAM telah mendampingi keluarga korban sejak pasca peristiwa penembakan terjadi.

“Bagi SKP-HAM, Negara harus hadir memberikan hak korban atas kebenaran, keadilan, pemulihan dan jaminan ketidakberulangan,” tandasnya.

Menurutnya, jika saat ini hak atas pemulihan telah mulai diberikan oleh LPSK sebagai lembaga negara, maka jaksa penuntut umum dan majelis hakim harus memfasilitasi korban untuk mengungkapkan kebenaran dan memberikan keputusan yang memenuhi rasa keadilan korban.

“Kami sangat mendukung majelis hakim Parigi Moutong agar mereka memimpin proses persidangan ini dengan penuh rasa tanggungjawab demi memberikan keadilan kepada korban, kami juga mendukung Kejari Parimo agar menggunakan pasal pasal yang tepat dalam tuntutannya, karena penembakan warga sipil oleh aparat negara adalah pelanggaran terhadap hak atas hidup yang semestinya dilindungi oleh negara, berdasarkan konstitusi kita,” sebut dia.

Dapatkan Update Berita Terbaru di Google News

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *